SUMENEP || BN – Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sumenep menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pemkab Sumenep.
Koordinator aksi, Roni, menegaskan bahwa konflik agraria di wilayah Sumenep kian menjadi momok bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah justru melakukan pembiaran.
“Pemerintah daerah jelas melakukan pembiaran terhadap maraknya konflik agraria. Penerbitan SHM di wilayah pesisir adalah bukti nyata. Pemkab Sumenep gagal total dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat,” tegas Roni.
Ia juga menuding Pemkab Sumenep tidak pernah serius menjalankan mandat UUPA 1960 terkait redistribusi tanah bagi petani garam maupun penggarap.
Padahal, lanjut Roni, kebijakan tersebut diyakini mampu mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan.
“Jangan bicara merdeka bagi petani kalau UUPA masih diabaikan. Selama negara dan daerah tidak mengimplementasikannya, rakyat kecil akan tetap miskin dan tidak punya tanah untuk digarap,” lanjutnya.
Lebih jauh, Roni menuding pemerintah hanya menjadikan isu kedaulatan pangan sebagai jargon kosong.
“Jangan bicara kedaulatan pangan kalau reforma agraria dikubur hidup-hidup oleh rezim hari ini. Pemerintah harusnya berpihak pada rakyat kecil, bukan pada kepentingan elite,” sindirnya.
Sementara itu, perwakilan BPN Sumenep, Wardojo, hanya berjanji akan mempelajari tuntutan massa.
Namun sikap tersebut dinilai GMNI sebagai bentuk pengabaian dan minim tanggung jawab terhadap persoalan agraria yang kian membara di Sumenep. (*)
